Sumber: Arsip Pribadi

 

Pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) telah dibuka sejak 30 Juni—21 Juli 2021. Dilangsir dari Kompas.com (2021), Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mencatat total pelamar sebanyak 4.542.798 orang untuk berbagai formasi CASN dan PPPK di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun angka ini terbilang banyak, ternyata masih di bawah jumlah pelamar pada tahun 2019 yang menembus total 5.056.585 pelamar. Sementara pada tahun 2018, jumlah pelamar calon pegawai negeri sipil berada di angka 4.436.694 orang.

Berdasarkan data dari tiga tahun terakhir penerimaan CASN tersebut, dapat disimpulkan bahwa peminat pegawai birokrasi pemerintahan masih relatif tinggi. Padahal, jumlah formasi yang dibutuhkan terkadang jauh perbandingannya dengan jumlah pelamar. Tahun 2019, misalnya, jumlah pendaftar mencapai 5 juta orang. Padahal pada tahun tersebut formasi yang dibutuhkan hanya 254.172 orang. Tentu bisa dibayangkan bagaimana ketatnya persaingan agar bisa lolos seleksi CASN.

Lalu, pertanyaannya, apa yang menyebabkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menjadi ASN?

Tak dapat dimungkiri bahwa stereotip kehidupan mapan para pegawai pemerintahan masih menjadi magnet terkuat yang menarik masyarakat untuk berbondong-bondong daftar seleksi CASN. Beban kehidupan yang semakin berat, persaingan dunia kerja yang kian tidak sehat, dan tidak menentunya jenjang karier para korporat, menjadi beberapa faktor penyebab masyarakat ingin menjadi ASN yang menawarkan stabilitas gaji dan tunjangan.

 

Hakikat Dunia Kerja Birokrasi

Dunia kerja birokrasi berbeda dengan korporasi, itu sudah pasti. Birokrasi tidak mengedepankan pemerolehan laba sebagai target utama capaian layaknya korporasi. Birokrasi pun tidak menomorsatukan eksistensi lembaga sebagaimana korporasi meningkatkan corporate branding. Birokrasi berfokus pada pelayanan masyarakat dan mendedikasikan seluruh program untuk menyokong mutu layanan berkualitas.

Idealnya seperti itu.

Menukil dari buku Serba-Serbi Birokrasi karya Ahmad Syahril (2021), kesuksesan sebuah birokrasi hendaknya diukur berdasarkan seberapa bagus kualitas dan kuantitas layanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Semakin prima layanan yang diberikan, tentu semakin bagus kinerja birokrasi tersebut. Masyarakat sekarang sudah bisa menilai, apalagi pada era keleluasaan informasi digital seperti saat ini, mereka akan peka terhadap segala jenis perubahan kualitas layanan yang diberikan birokrasi. Maka dari itu, mempertahankan dan meningkatkan layanan prima patut dijadikan perhatian setiap lembaga.

Dalam birokrasi, terdapat peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan undang-undang. Peraturan tersebut bukanlah sebatas formalitas, melainkan wajib diimplementasikan secara realitas. Sudah ada regulasi terkait tupoksi layanan, mulai dari pelayanan administratif, regulatif, produk, dan jasa. Di sinilah peran aparatur birokrasi sangat diharapkan mampu memberi kualitas layanan yang baik pada semua lini.

 

Kualifikasi Pegawai Birokrat

Dalam Serba-Serbi Birokrasi disampaikan bahwa untuk meningkatkan layanan prima pada suatu instansi, dibutuhkan tenaga kerja (SDM) yang mumpuni. Tidak bisa sembarang orang menceburkan diri ke dunia birokrasi tanpa tahu apa yang seharusnya dilakukan. Para pegawai yang clueless terhadap job description setiap jabatan hanya akan menurunkan kualitas layanan masyarakat. Alhasil, mereka inilah yang menjadi penyumbang pegawai gabut (gaji buta) terbesar dan melanggengkan mata rantai patologi birokrasi.

Tidak cukup hanya tergiur stabilitas gaji dan status kepegawaian, para calon birokrat harus mempunyai kualifikasi. Sudah bukan masanya menjadi birokrat dengan mengandalkan koneksi semata, itu era Orde Baru. Pada era reformasi, kualifikasi para birokrat perlu menjadi titik tolak dalam proses seleksi CASN dengan memegang prinsip transparansi.

Lantas, apa saja kualifikasi yang idealnya dimiliki para pegawai birokrat?

  1. Kapasitas Intelektual

Sudah pasti para birokrat dituntut mempunyai kapasitas intelektual mumpuni. Kompleksnya permasalahan yang dialami masyarakat dan lembaga harus mampu diselesaikan dengan kepala dingin. Kemampuan berpikir kritis diperlukan agar tidak mengatasi satu masalah dengan memicu timbulnya masalah baru.

  1. Keikhlasan untuk Mengabdi dan Melayani

Tidak mudah untuk bisa mengukur kadar keikhlasan yang dimiliki seseorang. Berbeda dengan kemampuan intelektual yang bisa diuji melalui serangkaian tes, keikhlasan hanya akan tampak ketika seseorang berhadapan dengan situasi konkret. Namun yang pasti, para birokrat semestinya mempunyai rasa ikhlas untuk mengabdi dan melayani kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi apalagi golongan.

  1. Kejujuran

Ada ungkapan satire berbunyi “Kejujuran di birokrasi ibarat sebuah jarum di antara tumpukan jerami”. Langka dan susah menemukannya. Padahal sebenarnya, ini adalah basic attitude yang perlu dimiliki setiap orang, bukan hanya para birokrat. Kejujuran ini pula yang akan mengantarkan penyelenggara layanan publik menuju terwujudnya total quality management dan efektivitas peran lembaga.

  1. Kedisiplinan dan Tanggung Jawab

ASN mempunyai jam kerja yang telah diatur sesuai undang-undang. Dalam Serba-Serbi Birokrasi digambarkan bagaimana pegawai harus masuk kantor 15 menit sebelum apel pagi, menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Itu semua hanya sebagian kecil perilaku kerja yang wajib diterapkan para birokrat. Maka dari itu, diperlukan kedisiplinan dan rasa responsibilitas agar setiap pekerjaan dapat terselesaikan secara maksimal.

 

Pada akhirnya, siapa pun yang memutuskan ingin menjadi birokrat tak bisa sebatas bondo nekat. Birokrasi bukanlah tempat mencari kesenangan pribadi, melainkan wadah untuk mengabdi pada negeri. Pengabdian yang totalitas membutuhkan effort tanpa batas. Maka dari itu, hendaknya menjadi birokrat bukan karena teriming-iming gaji maupun hak lainnya, melainkan karena sadar akan kewajiban dan menjadikannya stimulus semangat dalam memberikan pelayanan.

 

 

Bagikan Ke:
Leave a Reply

Shopping cart

0

No products in the cart.