Peradaban manusia akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Menurut teori tiga gelombang yang dikemukakan oleh Alvin Toffler, ada tiga gelombang peradaban manusia, yakni era pertanian/masyarakat agraris, era industri, dan era komunikasi. Saat ini, kita berada pada gelombang ketiga, yakni era komunikasi, di mana teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang begitu pesat dan mendunia.

Kemajuan teknologi ini terus diupayakan untuk dapat diterapkan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pemerintahan. Sistem pemerintahan yang konvensional perlahan digeser menjadi digital. Upaya ini tentunya dilakukan untuk memudahkan rakyatnya dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan administrasi. Proses kegiatan administratif yang dulunya lambat dan berbelit-belit mulai dipercepat dengan adanya teknologi elektronik.

 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE—Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik—ini merujuk pada adanya istilah “Smart Government”. Smart Government adalah istilah pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi pelayanan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Di Indonesia, sistem ini sudah mulai diberlakukan. Berdasarkan data hingga tahun 2021, sudah banyak daerah di Indonesia yang mulai menerapkan kebijakan Smart Government, di antaranya adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Bojonegoro, Binjai, dan Yogyakarta.

Salah satu ciri dari Smart Government adalah transparansi dan kemudahan pelayanan publik atau smart public service. Transparansi berarti adanya kedekatan antara masyarakat dengan pemerintah. Setiap aduan harus dipastikan mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak ada reputasi kedua pihak yang diturunkan. Terhubungnya seluruh layanan publik dengan data pusat kependudukan juga sangat penting dalam aspek ini.

Sumber: kominfo.ngawikab.go.id

Di lain sisi, kemudahan pelayanan publik meliputi all-in-one access atau akses satu pintu yang merangkap semua layanan. Begitu pula dengan optimalisasi NIK yang dapat digunakan untuk berbagai layanan, seperti pelacakan dokumen hingga tanda tangan digital. All-in-one access ini juga meliputi NIK dan akta kelahiran yang terintegrasi dengan berbagai instansi pelayanan publik sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali mendaftarkan diri untuk mendapatkan sebuah layanan publik.

Sebagai contoh, Kota Surabaya yang sudah beberapa kali mendapat penghargaan E-Government Award dari Kominfo. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Tri Rismaharini selaku Wali Kota Surabaya saat itu adalah menolak diperbudak oleh teknologi, tetapi sebaliknya, pemerintah Kota Surabaya malah memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Berkat itu, Kota Surabaya berhasil memanfaatkan penggunaan IT dengan meluncurkan program seperti E-Perizinan, SIUP Online, dan berbagai layanan perizinan online lainnya. Dengan adanya program dan aplikasi elektronik tersebut, masyarakat Surabaya sangat dimudahkan karena tidak perlu datang dan mengantre di kantor instansi yang bersangkutan. Pemerintah pun lebih mudah dalam melacak data masyarakat karena data otomatis terekam dalam database.

Namun sayang, masih banyak daerah di Indonesia yang belum menerapkan sistem SPBE. Daerah-daerah tersebut masih bergelut dengan sulitnya akses untuk mengurus dokumen tertentu atau prosedur pelayanan yang berbelit-belit di suatu instansi. Dengan adanya SPBE dan sistem data yang terpusat, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tidak perlu ada lagi orang yang merasa kebingungan, lama mengantre, mengisi berlembar-lembar formulir, dan bolak-balik ke berbagai instansi hanya untuk mengurus sebuah dokumen atau mendaftar program pelayanan kesehatan.

 

Sebuah Sistem yang Pasti Gagal, Benarkah?

Meskipun ada beberapa kota di Indonesia yang sudah menerapkan sistem ini, nyatanya daerah yang masih menjalankan sistem lama jumlahnya masih sangat banyak. Hal ini tentu saja akan menyebabkan ketimpangan antardaerah di Indonesia. Padahal, SPBE akan berjalan dengan baik apabila didampingi oleh sistem satu data terpusat yang mengharuskan seluruh daerah di Indonesia terkoneksi satu sama lain secara digital. Dalam buku SPBE Pasti Gagal yang ditulis oleh Andi Yuniantoro (2022), dipaparkan apa saja yang membuat SPBE tidak akan berhasil diterapkan di Indonesia. Namun demikian, apakah sistem ini memang benar-benar tidak bisa diterapkan di Indonesia?

Sumber: Dokumen Litera Mediatama

Era ini menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah daerah harus mulai mengelola data penduduknya untuk diintegrasikan ke pusat. Apa saja yang harus dilakukan untuk membuat sebuah negara maju dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dengan satu data terpusat dan terintegrasi dengan berbagai instansi di seluruh wilayahnya sangat perlu diperhatikan. Yuniantoro (2022) dalam bukunya SPBE Pasti Gagal juga menyebutkan bahwa pemusatan data seperti ini jelas akan membuat pengelolaan data lebih terpetak dan mengurangi risiko kesalahan data. Namun, tantangan ini bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga dihadapi oleh masyarakat. Siapkah masyarakat untuk menggeser kebiasaan lamanya dan berpindah ke zaman modern yang lebih praktis?

Mengubah sistem pemerintahan dari tradisional menjadi modern dan serba elektronik memang bukan perkara mudah. Terlebih lagi di negara dengan kondisi demografis dan geografis yang sangat beragam. Butuh banyak waktu untuk menyesuaikan setiap kebijakan pemerintahan di setiap daerah. Namun, keberagaman ini bukan sebuah kepastian bahwa suatu sistem baru akan gagal dalam penerapannya. Perlu ada sebuah gebrakan untuk memelopori pergeseran sistem ini. Memulai sebuah sistem baru di pusat kota besar adalah salah satu langkah yang baik. Kebijakan yang sudah dijalankan dapat dievaluasi secara berkala dan dicontoh oleh daerah lain yang belum menerapkan. Dengan begitu, perlahan dan pasti, sistem ini secara bertahap akan tersebar merata ke seluruh penjuru Indonesia.

 

Bagikan Ke:
Leave a Reply

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.